“Guyub Rukun”, sebuah semboyan yang telah mengakar dalam perjalanan Kabupaten Tulungagung beberapa tahun belakangan ini yang membuat kita nyaman dalam alam bawah sadar. Rupanya kenyaman bawah sadar ini tidak digunakan untuk mesejahteraan rakyat namun dimanfaatkan oleh beberapa gelintir oknum pejabat dan birokrat untuk mengeruk anggaran daerah.
Pengerukan anggaran daerah ini sesungguhnya telah dilaksanakan sejak semboyan ini dikenalkan kepada kita. Hari ini mulai terungkap satu persatu, melalui media massa kita dapat melihat skandal korupsi yang ditangani oleh KPK dan MABES POLRI, oleh oknum pejabat PEMKAB Tulungagung senilai 20 Milyar.
Nilai sebenarnya lebih besar lagi, “sekitar 15 Milyar bantuan sosial yang diselewengkan pada tahun 2007, 20 Milyar pada tahun 2009 bersumber dari APBN, dan 15 Milyar APBD 2009” tutur seorang pejabat publik yang bersumber dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI). “Sebenarnya masih banyak penyelewengan yang lain namun nominalnya belum bisa ia sebutkan dan semakin gila-gilaan” tandasnya dengan nada yang geram.
Geram, geram, geram. Raut muka yang kami temui saat bertemu dengan masyarakat pinggiran hutan Tulungagung yang setiap taunya mendapat kiriman bencana alam yang bukan mereka penyebabnya. Pagi buta kami bertemu seorang paruh baya yang berlumuran lumpur kendaraanya, kamipun tergelitik untuk bertanya “Alah mas, dalane jeglong-jeglong gek wayah udan ngene pak yo musti gluprut endot” tutur pak Samuri sembari menghisap sebatang kretek.
Batangan-batangan keringat masyarakat untuk mencari nafkah hidupnya setiap hari tercucur membasahi tanah kota marmer dan sebagian disisihkan untuk membayar pajak dan restribusi kepada pemerintah dengan harapan dapat menikmati hasil kebijakan yang berasal dari pemikiran manusia-manusia terdidik yang telah menasbihkan dirinya sebagai ABDI MASYARAKAT bukan sebagai penguasa yang rakus memakan hak-hak rakyat.
Atas nama rakyat, itu yang sering didengung-dengungkan saat musim kampanye dalam pesta demokrasi apapun, namun saat telah mantap sebagai penguasa janji tinggalah panji yang ditancapkan di tiang sehingga diam. “Kami diam bukan berarti kami tidak tahu” tutur seorang mahasiswa kami meminta bukti bukan hanya omongan semata. Hal ini senada dengan seorang penjual sayur yang mendambakan kemakmuran. “anggaran negara kan banyak masak tak terasa sampai kesini”.
Kemakmuran bukan untuk segelintir birokrat namun untuk rakyat. “Wakil-wakil kita apakah hanya jadi tukang stempel birokrat kok seolah diam-diam saja mengamini kata penguasa”. Tutur tukang becak diperempatan BTA sebab ia merasa wakil rakyat selalu membiarkan saja dan nyaris tanpa konflik dengan penguasa.
Penguasa, apakah engkau tak dapat tersentuh dengan hukum ataukah oknum penegak hukum yang main mata dengan kalian. Kalau iya, kami akan mengadili sendiri kalian, sebelum itu terjadi kami memohon dengan sangat kepada pak Polisi, pak Jaksa, Pak Hakim, Pak Hakim untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya bukan seperti belati yang tajam kebawah namun tumpul diatas. Tuntaskan skandal kasus korupsi di Tulungagung bukan hanya yang nampak, namun juga aktor dibalik itu semua.
Wakil rakyat, jangan engkau keenakan duduk di kursi panas hanya untuk jadi tukang stempel birokrat. Kalian wakil kami dan seharusnya berpihak pada kami bukan pada penguasa. Buat kebijakan yang sesuai dengan kebaikan masyarakat Tulungagung, karena kalian yang mewakili kami.
Ataukah ? memang benar semua telah berGuyub Rukun Mlekotho wong Tulungagung.
Jo ngono.........
BalasHapus